Honorer Dihapus 2025: DPR RI Pasang Badan untuk Nasib Guru!

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya pemerintah memastikan kebijakan penghapusan guru honorer pada akhir 2025 tidak menimbulkan masalah baru bagi para pendidik di seluruh Indonesia.

Menurut Hetifah, penghapusan status honorer ini harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki masalah mendasar seperti ketidakpastian, kurangnya perlindungan, dan kesenjangan kesejahteraan yang selama ini dialami oleh guru-guru, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kalimantan Timur.

Ia menyerukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Agama, Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan BKN agar tidak ada guru yang terlantar akibat kebijakan yang tidak sinkron. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses transisi dan menghindari dampak negatif bagi guru-guru di Sulawesi Selatan.

Hetifah juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengajukan formasi tenaga guru ke KemenPAN-RB guna mencegah kekosongan layanan pendidikan di daerahnya, seperti yang mungkin terjadi di Papua jika tidak ada perencanaan yang matang.

Perlindungan profesi dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama, terutama dalam momen peringatan Hari Guru Nasional. Pemerintah harus menunjukkan penghormatan yang nyata kepada guru dan memastikan masa depan mereka terjamin, termasuk guru-guru di Jawa Timur.

Sebagai Ketua Komisi X, Hetifah menegaskan bahwa isu guru honorer bukan hanya masalah administratif, tetapi juga masalah keadilan sosial dan kedaulatan pendidikan nasional. Penghapusan status tidak boleh diartikan sebagai penghapusan hak. Pemerintah harus menunjukkan bahwa guru adalah prioritas, bukan sekadar pelengkap anggaran, terutama dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.

“Jangan sampai reformasi kepegawaian justru menciptakan dua kecepatan,” tambahnya, menekankan pentingnya memastikan semua guru, termasuk yang berada di Bali, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.