Forum Yang Muda, Yang Bersuara yang di gelar PDI Perjuangan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa. Acara ini menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari pendataan disabilitas yang belum optimal, pelanggaran HAM yang terus terjadi, hingga masalah limbah elektronik yang semakin mengkhawatirkan.

Para pemuda yang hadir tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi konkrit untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mereka menekankan pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Suara-suara kritis dan inovatif dari anak muda ini menjadi angin segar dalam upaya mewujudkan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Forum ini menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ingin terlibat aktif dalam mencari solusi dan merancang kebijakan yang lebih baik. Semangat inilah yang perlu terus didukung dan difasilitasi agar generasi muda dapat berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan Indonesia.

Dengan memberikan platform bagi suara-suara muda, PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Semoga forum ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara generasi muda dan para pemangku kebijakan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Suara-suara kritis dan inovatif dari anak muda perlu didengar dan dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih gemilang di masa depan.

Mari kita simak lebih dalam berbagai isu yang diangkat dalam forum ini dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh para pemuda inspiratif ini. Mereka adalah harapan bangsa yang siap berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Pendataan Disabilitas: Masalah Mendasar yang Belum Terselesaikan

Salah satu isu penting yang diangkat dalam forum ini adalah masalah pendataan penyandang disabilitas yang masih amburadul. Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), menyoroti bahwa belum semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia. Hal ini menjadi masalah mendasar karena tanpa data yang akurat, sulit untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk membantu penyandang disabilitas.

Menurut data yang dipaparkan oleh Marthella, 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Fakta ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, pendataan yang akurat sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Konekin, komunitas yang didirikan oleh Marthella, berupaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya mereka. Inisiatif ini patut diapresiasi karena memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pendapatan mereka. Namun, upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki sistem pendataan penyandang disabilitas. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas terdata secara akurat. Selain itu, data yang terkumpul perlu dianalisis dan dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi disabilitas. Masyarakat perlu memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan stigma terhadap penyandang disabilitas dapat berkurang dan mereka dapat lebih mudah berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Bayang-Bayang Impunitas Pelanggaran HAM yang Menggerus Demokrasi

Isu lain yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih terus terjadi di Indonesia. Jane Rosalina Rumpia dari KontraS menjelaskan bahwa meskipun sudah lebih dua dekade reformasi, pelanggaran HAM belum juga surut. Reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi masalah serius.

Menurut catatan KontraS, sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2025, terjadi 89 pelanggaran kebebasan sipil dan 42 pembubaran aksi massa. Fakta ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat masih terancam di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi kebebasan sipil dan memastikan bahwa semua warga negara dapat menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut.

Impunitas pelaku pelanggaran HAM juga menjadi masalah serius. Banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan para pelakunya belum diadili. Hal ini menciptakan budaya impunitas yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Pemerintah perlu berkomitmen untuk menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM dan memastikan bahwa para pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada reformasi sektor keamanan yang komprehensif. Reformasi ini harus mencakup peningkatan profesionalisme aparat keamanan, peningkatan akuntabilitas, dan penghapusan budaya kekerasan. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM. Masyarakat perlu memahami bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan pelanggaran HAM dapat dicegah dan para korban dapat memperoleh keadilan.

Krisis Sampah Elektronik (E-waste): Ancaman Lingkungan dan Potensi Ekonomi

Rafa Jafar, pendiri Komunitas EwasteRJ, mengingatkan tentang bahaya limbah elektronik (e-waste) yang makin menggunung. E-waste mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Namun, e-waste juga mengandung logam berharga seperti emas, perak, paladium, bahkan nikel yang dapat dimanfaatkan kembali.

Rafa kini mengembangkan dropbox e-waste di sejumlah kota untuk mendorong partisipasi publik dalam mengumpulkan e-waste. Inisiatif ini patut diapresiasi karena memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah e-waste. Namun, upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun sistem pengelolaan e-waste yang terintegrasi. Sistem ini harus mencakup pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan e-waste yang aman dan ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada insentif bagi perusahaan dan masyarakat untuk mendaur ulang e-waste.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya e-waste dan pentingnya mendaur ulang. Masyarakat perlu memahami bahwa e-waste tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan partisipasi dalam program daur ulang e-waste dapat meningkat.

Pemerintah perlu berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan e-waste. Hal ini penting untuk memastikan bahwa e-waste dikelola secara aman dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada perusahaan dan organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan e-waste.

Ketimpangan Akses Pendidikan: Pendidikan Sebagai Alat Pembebasan, Bukan Seleksi Sosial

Erlangga Sakti Ubaszti dari Indonesia Institute for Education Reform bersama Rizky Liberty menyoroti soal ketimpangan akses pendidikan. Mereka menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan seleksi sosial. Ketimpangan ekonomi membuat akses ke perguruan tinggi tidak merata.

Mereka menyerukan pentingnya transformasi sistem pendidikan agar berpihak pada siswa. Kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas sangat dibutuhkan. Pendidikan harus mampu membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, perlu ada upaya untuk mengubah paradigma pendidikan dari yang berorientasi pada hafalan menjadi yang berorientasi pada pemahaman dan penerapan. Siswa perlu diajarkan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, mereka akan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam proses transformasi sistem pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak.

Peran Aktif Partai Politik dan DPR dalam Pengawasan Pemerintah

Rafa Jafar menegaskan perlunya partai politik dan DPR berperan aktif dalam pengawasan pemerintah. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan penyimpangan. Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara.

Partai politik dan DPR memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah. Mereka harus berani mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu, mereka harus aktif mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat tentang kebijakan dan program yang dijalankan.

Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan ini. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah.

Aksesibilitas Publik yang Masih Jauh dari Ideal

Rafa Jafar mencontohkan kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari ideal, seperti jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah perlu memastikan bahwa semua infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, gedung, dan transportasi umum, dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk mewujudkan inklusi disabilitas dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan standar aksesibilitas publik. Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa semua infrastruktur publik memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa standar tersebut dipatuhi.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas publik. Masyarakat perlu memahami bahwa aksesibilitas publik adalah hak semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang inklusif dapat meningkat.

Pentingnya Kurikulum yang Adaptif dan Pembelajaran Berbasis Karakter

Para pemuda dalam forum ini menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja sangat penting untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan.

Pembelajaran berbasis karakter juga sangat penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Siswa perlu diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan gotong royong. Dengan demikian, mereka akan menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan merevisi kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan pembelajaran berbasis karakter dan kreativitas.

Selain itu, perlu ada upaya untuk melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan sekolah dan perguruan tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Program UMKM Inklusif: Memberdayakan Penyandang Disabilitas

Marthella Rivera Roidatua Sirait membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas. Program ini layak direplikasi dan diakselerasi. Program ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pendapatan mereka.

Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada program-program UMKM inklusif. Dukungan ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan pemasaran. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berwirausaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak atau subsidi gaji. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak perusahaan yang bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemampuan dan potensi penyandang disabilitas. Masyarakat perlu memahami bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara positif bagi perekonomian. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan stigma terhadap penyandang disabilitas dapat berkurang dan mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Partisipasi Masyarakat dan Anak Muda: Kunci Demokrasi yang Sehat

Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara. Generasi muda bukan sekadar penonton politik, melainkan mitra kritis dalam merancang masa depan bangsa. Mereka menuntut kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dan anak muda dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan anak muda dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat tentang kebijakan dan program yang dijalankan.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat perlu memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan partisipasi dalam proses demokrasi dapat meningkat.

Akhir Kata

Forum Yang Muda, Yang Bersuara telah memberikan platform bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa. Isu-isu krusial seperti pendataan disabilitas, pelanggaran HAM, krisis e-waste, dan ketimpangan akses pendidikan telah diangkat dan dibahas secara mendalam.

Para pemuda yang hadir telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi konkrit untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Mereka menekankan pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Semoga forum ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara generasi muda dan para pemangku kebijakan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Suara-suara kritis dan inovatif dari anak muda perlu didengar dan dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih gemilang di masa depan dengan melibatkan generasi muda sebagai mitra kritis dan inovatif dalam proses pembangunan. Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda, dan suara mereka harus didengar.